Sukses

Panglima TNI: Negara akan Jatuh Jika Demokrasi Tanpa Stabilitas

Menurut Moeldoko, banyak kasus yang mengatasnamakan demokrasi namun berbuat anarkis yang merugikan pihak lain.

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyatakan, negara Indonesia saat ini sedang diuji dalam hal berdemokrasi. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini sedang cemas melihat kondisi politik, di mana kedua pasangan capres dan cawapres mengklaim memenangkan suara rakyat pada Pilpres 2014 dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

"Sekarang kita diuji lagi dalam rangka memperkuat demokrasi menuju yang lebih kuat. Apakah kita bisa melampaui dengan baik? Jika bisa maka negara kita bukan hanya negara demokrasi terbesar, tapi juga negara yang sudah memasuki substansi demokrasi yang utuh," kata Moeldoko di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (11/7/2014) malam.

Untuk itu dirinya mengajak semua pihak agar bisa menuju demokrasi yang sehat, di mana tidak merugikan masyarakat atau pihak lain dalam mencapainya. Ia menambahkan, pencapaian demokrasi harus juga mencapai kestabilan keamanan negara dalam hal apa pun, termasuk keamanan agar negara bisa kuat.

"Maka saya akan ingatkan kembali hubungan demokrasi dengan stabilitas negara, di mana hanya menginginkan demokrasi tapi tidak memikirkan stabilitas, maka negara itu akan jatuh. Ini yang terjadi di Irak, Mesir dan Suriah," ujarnya.

Untuk bisa mencapai demokrasi yang baik serta stabilitas negara yang baik, Moeldoko mengingatkan sekali lagi agar semua pihak mempunyai kesadaran diri, yakni mencapai demokrasi dengan cara-cara yang baik.

"Untuk itulah saya mengingatkan, mari kita kawal proses demokrasi (pilpres) ini bersama-sama, tapi di sisi lain kita semua dan saya membantu menciptakan stabilitas yang dinamis. Yakinlah sebuah negara yang tidak memiliki stabilitas, negara itu rentan dari segalanya," paparnya.

Lebih jauh ia mengatakan, dalam perjalanan mencapai demokrasi hampir selalu ada perbuatan anarkis. Menurutnya, banyak kasus yang mengatasnamakan demokrasi namun berbuat anarkis yang merugikan pihak lain.

"Membedakan demokrasi dan anarkis itu sangat tipis, dengan dalil demokrasi sekelompok orang melakukan sesuatu padahal sudah anarkis. Kita sebentar lagi menghadapi turbulensi, kalau kita naik pesawat ada guncangan sedikit. Maka dari itu semua harus memiliki kesadaran bersama untuk mengawal demokrasi dan menciptakan stabilitas kondisi," tandas Moeldoko.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.