PKB Pikir-pikir Bila Golkar Masuk Koalisi Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Poros Muda Golkar mendesak agar Partai Golkar pindah gerbong, dari Prabowo-Hatta ke Jokowi-JK. Sebab kemenangan Jokowi-JK dianggap sudah di depan mata dan tidak ada sejarahnya Golkar menjadi oposisi.

Sampai saat ini, koalisi ramping Jokowi-JK terdiri dari PDIP, PKB, Hanura, Nasdem, dan PKPI. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, masih menimbang-nimbang bila Golkar ikut bergabung.

"Saya kira soal bekerja sama tentu di politik ini harus kita buka ruang untuk komunikasi dan kerja sama dengan siapa saja. Namun dalam hal ini, partai-partai kerja sama akan membicarakannya dulu, di samping kita butuh pendapat dan sikap presiden terpilih dan wakilnya," ujar Kadir kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Dia yakin, jika Golkar mendukung Jokowi-JK maka bisa memperkuat parlemen. Sebab pada Pileg 2014, suara yang diperoleh Golkar mencapai 14,75%. "Tentu akan memperbanyak gerbong menuju perubahan," imbuh dia.

Jubir Timses Jokowi-JK itu menambahkan, hingga saat ini belum ada pembicaraan untuk menerima partai politik kutu loncat dari kubu Prabowo-Hatta. Sebab kubu Jokowi-JK masih sibuk mengurusi pengawasan suara Pilpres.

"Kami sejujurnya kami belum pernah bicara soal hal tersebut, fokus pada pengawalan suara," tegas Kadir.

Sebelumnya, Jubir Poros Muda Indonesia yang juga politisi Golkar Andi Sinulingga mengatakan, besar kemungkinan Golkar akan mengalihkan dukungannya kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla jika dinyatakan menang oleh KPU.

"Bagi Partai Golkar, yang terpenting adalah semangat melakukan pembangunan, dan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Itu yang paling penting," kata Andi di Jakarta, Kamis 10 Juli lalu.

Salah satu pendiri Poros Muda Indonesia yang juga Kabalitbang Golkar Indra J Piliang juga membenarkan hal tersebut. Ia menegaskan, Golkar perlu masuk dalam pemerintahan.

Menurut Indra, masuknya Gokar tentu akan menambah kekuatan Koalisi Ramping Jokowi-JK di parlemen. Sebab terbukti koalisi tersebut tidak dapat banyak bicara untuk mencegah perubahan UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Salah satunya efeknya, PDIP terancam tidak mendapat kursi Ketua DPR meski sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2014 karena Koalisi Ramping bukan mayoritas. (Sss)