Sukses

Ahok: Siapapun Jadi Presiden, Dua-duanya Cocok Buat Aku

Lantas apakah Ahok dilema harus memilih satu di antara Jokowi dan Prabowo?

Liputan6.com, Jakarta - Hasil hitung cepat Pemilu Presiden 2014 yang dirilis sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Jokowi dan Jusuf Kalla unggul sementara. Namun, beberapa lembaga survei lain memiliki hasil berbeda dengan pasangan nomor urut 1 Prabowo dan Hatta yang memeperoleh suara terbanyak.

Sebagai rekan politik Jokowi dan Prabowo, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama berharap siapapun nantinya yang ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU nanti dapat membantunya membangun ibukota negara. Layaknya Presiden RI pertama, Sukarno.

"Kita harapkan pusat itu ada rapat tertentu di kabinet dilibatkan gubernur. Selama ini tidak. Harusnya persis zaman Sukarno. Jadi harusnya presiden punya hati bangun Jakarta. Jakarta dulu bisa punya HI, GBK, Monas, karena ada Bung Karno yang ikut mikirin," ucap pria yang karib disapa Ahok itu di Jakarta, Kamis (10/7/2014).

Lantas apakah Ahok dilema harus memilih satu di antara Jokowi dan Prabowo?

"Bagi saya sih siapa pun jadi presiden, saya harap nggak berubahlah. Masa udah kenal Ahok, terus berubah pas jadi presiden? Kan nggak lucu. Hehehe," ucap Ahok sembari tertawa.

"Dua-dua cocok saja buat aku. Dua-dua gampang komunikasi. Keduanya lewat ajudan juga. Soal makan, Prabowo lebih suka makan sih. Jokowi suka telat saja. Beda jenis sih. Susah bandingin," imbuhnya.

Dia berharap, dengan kepemimpinan presiden yang baru, pemerintah pusat akan lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI memiliki saham di beberapa BUMN. Misalnya terkait rencana penambahan SPBG dan pembangunan PLTG. Ahok menginginkan agar pemerintah pusat mendukung program tersebut melalui BUMN seperti PT PGN dan PLN.

Begitu juga untuk pembangunan Bandara Ali Sadikin, Pelabuhan dalam kota, dan reklamasi pantai yang memerlukan kontribusi pusat. Ahok meminta agar PT JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulogadung) dilebur dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) untuk membentuk pusat logistik di ibu kota seperti di Singapura.

"Bandar udara dan pelabuhan laut. Ini semua kita harapkan dari pusat," ujar Ahok.

Tak cuma itu, dia juga menyoroti soal perbaikan jalan di ibukota yang juga sering terhambat karena pembagian antara jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Ahok mengatakan, pihaknya terkadang tak dapat memperbaiki sejumlah jalan karena jalan tersebut di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Juga soal pengerukan 13 sungai besar di Jakarta yang pengerjaannya dilaksanakan oleh Kementerian PU. Beberapa sungai belum selesai dikeruk sehingga pihaknya juga belum dapat membangun turap atau sheet pile. (Yus)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini