Pengamat: Tiap Kubu Klaim Kemenangan, Sengketa Pilpres Tinggi

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah survei telah merilis hasil quick count Pilpres 2014. Namun hal itu kini menjadi sorotan lantaran masing-masing kubu mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Kubu Jokowi, melalui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan kemenangannya di Jalan Kebagusan, Jakarta Pusat. Semantara Prabowo mengucapkan terimakasih di rumah Polonia Jakarta Timur.

Menanggapi fenomena ini, pengamat politik dari IndoStrategi Andar Nubowo menyatakan rasa kekhawatirannya yang sejak dulu diramalkan kini terjadi. Karena 2 kubu punya tameng sendiri terhadap basis data.

"Nah itu dia yang dikhawatirkan terjadi. Karena masing-masing mempunyai basis data (Quick count) sendiri. Selisihnya cukup tipis," katanya melalui pesan tertulis kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (9/7/2014)

Ia melanjutkan, untuk pertama kali ini juga hasil survei dari Pilpres terbelah. Kondisi ini diprediksi akan kian memperkeruh suasana damai Pemilu yang diharapkan bangsa ini. Dan rentan terjadi sengketa pemilu.

"Karena tiap kubu mengklaim kemenangan, maka potensi sengketa pemilu tinggi. Untuk itu, hasil akhir KPU itu yang akan menentukan siapa yang datanya lebih kuat dan akurat," jelas Andar Nubowo.

Kemudian Andar berharap, ke-2 kubu saat ini harus bisa menjaga sikap untuk tidak saling memprovokasi dan tidak tersulut tindakan-tindakan kekerasan yang bisa berujung kriminal.

"Harus menahan diri, hingga menunggu 21-22 Juli, real count dari KPU. Maka hasil QC yang ada dan berbeda-beda sekarang ini tidak dipersepsikan sebagai hasil akhir atau sebagai pedoman kemenangan," ujarnya.

Antisipasi Perpecahan

Sikap saling klaim memenangkan Pilpres ini dinilai akan sangat mudah menyulut emosi dari masing-masing kubu. Karena itu, pemilu damai yang ingin disuarakan akan berubah menjadi anarkis.

"Jangan sampai, pemilu yang telah berlangsung damai ini malah membelah soliditas dan solidaritas bangsa Indonesia," ucap Andar.

Karenanya, pihak penyelenggara Pemilu harus bertindak aktif dan tegas. Karena potensi konflik kecil bisa menjadi besar di tengah kondisi yang panas seperti ini.

"Penyelenggara Pemilu, pemerintah, aparat hukum harus bertindak netral dan proaktif mengantisipasi potensi konflik sekecil apapun di masyarakat," tandas Andar.