Sukses

Partisipasi Pemilih Pilpres di Jayapura Turun

Walikota selalu mengingatkan jangan sampai ada warga di Kota Jayapura yang tidak menerima undangan.

Liputan6.com, Jayapura - Pemerintah Kota Jayapura, Papua, mengklaim partisipasi pemilih dalam Pilpres 2014 menurun dibandingkan dengan Pileg 9 April. Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano menyebutkan, salah satunya dikarenakan kurangnya sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilpres hari ini. Kemudian banyak warga juga tidak mendapatkan undangan.

"Sebenarnya jika warga tidak mendapatkan undangan, bisa dengan menunjukkan KTP. Itu semua kembali kepada kesadaran masing-masing warga dalam menggunakan hak politiknya," ujar Benhur Tommy Mano, Rabu (9/7/2014).

Dalam beberapa kali pertemuan dengan KPUD dan Panwaslu setempat, Walikota selalu mengingatkan jangan sampai ada warga di Kota Jayapura yang tidak menerima undangan. Dalam pertemuan tersebut pihak penyelenggara pemilu selalu menyatakan bahwa persiapan sudah matang dan tidak akan ada kendala.

Daftar Pemilih Tetap di Kota Jayapura sekitar 380 ribu jiwa. Namun, lebih dari setengahnya tidak mendapatkan surat undangan. Petugas Pemungutan Suara di TPS 18 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Eko Budiman mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti banyak warga setempat yang tak mendapatkan undangan.

"Bagi warga setempat yang tak mendapatkan undangan, bisa melakukan pencoblosan pukul 12.00 WIT. Tapi hingga pukul 13.00 WIT, banyak warga tak kunjung tiba," katanya.

Ketua Bawaslu Papua, Pdt Robert Horik mengatakan, hampir sebagian besar warga Papua tidak mendapatkan undangan pencoblosan. Salah satunya adalah keterlambatan penyelenggara membagi C6 atau undangan bagi pemilih.

Dari pantauan langsung Bawaslu di salah satu TPS di Tanjung Elmo, Sentani Kabupaten Jayapura hingga pukul 10.00 WIT, banyak warga yang belum melakukan pencoblosan. Malahan di TPS itu dipasang dua pengeras suara sekaligus untuk mengajak warga melakukan pencoblosan.

"Ini juga karena keterlambatan pengiriman C6 dari penyelenggara kepada pemilih. Keterlambatan juga dikarenakan ada anggaran tingkat penyelenggara yang belum dicairkan hingga menyebabkan mereka demo ke KPUD Jayapura," kata Robert. (Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini