Sukses

Coblos Yuk...

Ayo kita berbondong-bondong mendatangi bilik suara untuk memilih pasangan calon pemimpin negeri ini dengan suasana penuh perdamaian.

Liputan6.com, Jakarta - Oleh: Taufiqurrohman, M Syukur, Fathi Mahmud, Naomi Trisna, Moch Harun Syah, Hanz Jimenez Salim, Silvanus Alvin, dan Rochmanuddin

Pesta demokrasi lima tahunan itu kembali menghampiri republik ini. Hampir 200 juta warga akan berbondong-bondong mendatangi bilik suara atau tempat pemungutan suara (TPS) pada Rabu 9 Juli 2014. Sementara, jutaan warga negara Indonesia lainnya telah mencoblos di berbagai negara.

Untuk kali ketiga sejak 2004, warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih akan mencoblos pilihan mereka: pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Sesuai penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 mencapai 190.307.134 jiwa.

Distribusi Logistik Pemilu

Dan sejak sepekan terakhir, KPU dibantu aparat kepolisian telah mendistribusikan logistik pemilu berupa surat dan kotak suara hingga ke pelosok wilayah di Tanah Air, kendati di sejumlah daerah dilaporkan sempat terkendala cuaca.

Di Kabupaten Pelalawan, Riau, misalnya. Pendistribusian logistik terpaksa menggunakan perahu dan sepeda motor trail. "Pada hari Selasa (8 Juli 2014) semua logistik sudah harus sampai di semua desa dan TPS. Untuk lokasi yang terpencil, pengangkatan menggunakan sepeda motor trail. Sedangkan daerah kepulauan, menggunakan sampan. Keduanya dikawal ketat polisi," kata Kapolres Pelalawan Aloysius Supriyadi.

Menurut Supriyadi, sepeda motor trail lebih efektif daripada menggunakan mobil. Jalanan perbukitan, sempit dan dikelilingi kebun sawit, lebih mudah ditempuh dengan sepeda motor. "Ada beberapa kabupaten memakai trail. Misalnya beberapa desa di Kecamatan Pangkalan Kuras. Jalannya berbukit, masih tanah, sempit dan banyak tanjakan. Ini tidak bisa memakai mobil," katanya.

Selain distribusi logistik pemilu, pihak KPU juga gencar mensosialisasikan tata cara mencoblos yang benar. Termasuk memberikan arahan jikalau ada warga yang belum masuk DPT.

Tata Cara Mencoblos

Dalam hitungan jam ke depan, Pilpres 2014 segera digelar serentak di seluruh Indonesia. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengingatkan kepada pemilih mengenai tata cara pencoblosan agar suaranya dianggap sah.

"Pastikan pemilih coblos di dalam kotak gambar pasangan calon. Bisa mencoblos di nomor urut, mencoblos di foto ataupun mencoblos pada nama calon. Jangan sampai mencoblos di luar kotak gambar pasangan calon," kata Ferry di Kantor KPU, Jakarta, Selasa 8 Juli silam.

Ferry juga mengatakan, tata cara pencoblosan pada Pilpres 9 Juli, yang dimulai pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat, pada dasarnya tak jauh berbeda dengan tata cara pada Pemilu Legislatif (Pileg). "Tidak ada perbedaan. Jadi mencoblos di dalam kotak pasangan calon yang ada. Boleh itu nomor urut, nama ataupun foto," terangnya.

Tak luput Ferry menjelaskan, pemilih juga diperbolehkan mencoblos lebih dari satu kali pada satu pasangan calon. Artinya, suara mereka tetap dihitung sah atau tidak hangus. "Kalau berkali-kali di dalam satu kotak pasangan calon nggak apa-apa. Asal masih dalam satu kotak," jelasnya.

Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat itu menegaskan, suara yang dianggap tidak sah adalah jika pemilih mencoblos di kedua kotak foto pasangan calon.

Bersambung ke: Bila Tak Masuk DPT

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 7 halaman

Bila Tak Masuk DPT

Boleh dibilang, pemilu tahun ini mengalami peningkatan pemilih dari pemilu sebelumnya. Tak hanya pemilih di dalam negeri, pemilih di luar negeri juga melonjak tinggi. Hanya saja menjelang pemilihan presiden, ternyata masih terdapat warga yang belum terdaftar di DPT.

Kendati demikian, janganlah khawatir bakal kehilangan hak pilih Anda.

Bila Anda yang sudah terdaftar dalam DPT, maka datang ke TPS untuk pemungutan suara dengan membawa surat undangan model C6 atau kartu tanda penduduk (KTP). Sedangkan bagi Anda yang tidak terdaftar dalam DPT bisa datang langsung ke TPS di mana Anda tinggal, sesuai domisili di KTP dengan menunjukkan KTP Anda.

Dan, bagi Anda yang ingin memilih di TPS di luar alamat KTP, Anda bisa menggunakan formulir A5 namun pengurusan formulir A5 sudah ditutup tanggal 6 Juli 2014. Kalau Anda belum juga mengurus formulir A5 hingga saat ini, disarankan agar Anda kembali ke daerah asal di mana Anda terdaftar sebagai pemilih atau sesuai alamat KTP.

Cek Nama Anda

Penting bagi Anda yang sudah berhak menggunakan hak suaranya untuk memastikan hak suara Anda tertera di KPU. Bagi Anda yang ingin mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau ingin mengetahui TPS, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan melalui cara online di laman resmi KPU RI.

Pertama, buka laman KPU yang beralamat di www.kpu.go.id. Kemudian pilih kanal DPT Pilpres 2014 yang berada di bawah kanan logo KPU. Lalu pilih DPT di sudut kanan atas dan jangan lupa pilih DPT Pilpres.

Setelah itu akan muncul halaman Rekapitulasi Data Pemilih Tetap Pilpres. Di halaman ini ada 2 pilihan. Pertama berdasarkan alamat Anda tinggal. Kedua, bisa langsung menggunakan nomor KTP.

Jika Anda menggunakan pilihan pertama Anda harus mengisi alamat lengkap hingga nomor NIK. Setelah mengisi kolom provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, nomor NIK, nama lengkap dan TPS Anda, tekan tombol 'cari'. Jika sudah terdaftar di DPT, nama Anda akan muncul di laman bawah.

Untuk cara kedua, Anda tinggal memasukkan nomor NIK, lalu tekan tombol 'cari' di sisi kiri laman. Jika nama Anda sudah terdaftar di DPT, nama Anda akan muncul di halaman bawah laman. Jika tidak terdaftar, segeralah Anda ke kantor kelurahan.

Lebih Pagi Lebih Baik

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2014. Pemilih sudah harus berada di TPS sebelum pukul 13.00 WIB.

"Pemilih harus memahami waktu pemilihan itu ditentukan dan terbatas. TPS di dalam negeri dibuka mulai pukul 07.00 dan ditutup pukul 13.00 waktu setempat pada Rabu, 9 Juli," kata Ferry di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa 8 Juli silam.

Ferry menegaskan, bagi pemilih yang tiba di TPS lebih dari waktu yang ditentukan, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dapat melayani pemungutan suara. "Kecuali pemilih yang sudah mendaftar di TPS sebelum pukul 13.00 dan hingga pukul 13.00 itu belum menggunakan hak pilihnya, itu masih boleh," tegas Ferry.

Hal-hal terkait pemungutan dan penghitungan suara di TPS tertuang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2014. Hari pemungutan suara juga telah ditetapkan sebagai hari libur.

Adapun penghitungan suara di seluruh TPS dilakukan pada hari dan tanggal yang sama, mulai pukul 13.00 atau setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara.

Bersambung ke: Jika Diintimidasi atau Diancam

3 dari 7 halaman

Jika Diintimidasi atau Diancam

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Tanpa Intimidasi meminta aparatur negara terutama TNI, Polri, serta intelijen untuk tetap menjunjung tinggi sikap profesional dan tetap menjaga netralitas selama Pilpres 9 Juli 2014 berlangsung.

Menurut mereka, hal ini penting karena dalam proses kampanye terbuka kemarin terdapat beberapa catatan serius. Salah satunya yang patut disayangkan adalah merebaknya penggunaan isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA) sebagai alat politik untuk menjatuhkan pasangan capres dan cawapres tertentu selama masa kampanye.

"Mobilisasi dukungan dan pemenangan melalui aparat keamanan bukan hanya akan mencederai profesionalismenya sendiri, tapi juga bertentangan dengan prinsip penyelenggara pemilu yang demokratis," kata Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Tanpa intimidasi Al A'raaf di Media Center KPU, Jakarta, Selasa 8 Juli lalu.

Dia berujar, setiap bentuk manipulasi atau kecurangan dan penggunaan cara-cara intimidatif serta ancaman bisa tidak terjadi apabila pemilu tersebut berlangsung terbuka, jujur, dan adil dan tidak melibatkan aparat keamanan dalam proses penentuan pilihan.

"Masyarakat harus memiliki kebebasan yang harus dijamin dan dihormati dalam menentukan pilihannya," ujarnya. Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Tanpa Intimidasi juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu takut dalam menjalankan hak-hak politiknya untuk memilih capres dan cawapres 2014.

"Masyarakat juga tidak boleh ragu untuk melaporkan jika ada upaya intimidasi dan ancaman, yang berupaya memengaruhi pilihan politiknya," tandas A'raaf.

Jika masyarakat mendapat intimidasi dan kecurangan dalam pemilu, dapat melaporkan ke Posko Nasional Pemilu Tanpa Intimidasi yang beralamat di Kantor YLBHI Lantai 3, Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat. Atau bisa menghubungi nomor telepon 021 3929840 dan SMS ke nomor 0813 6169 7197.

TPS Juga Disiapkan di Penjara dan Bandara

KPU juga memberi kesempatan bagi kaum tahanan berpartisipasi dalam pilpres. KPU DKI Jakarta, misalnya, telah menyiapkan 40 TPS di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). "Kami siapkan 40 TPS di tiga lokasi," ujar Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno saat dihubungi wartawan, Selasa 8 Juli silam.

Pun demikian di bandara. Pihak Angkasa Pura II bersama KPU Kota Tangerang, Banten, misalnya. Mereka telah menyiapkan fasilitas TPS di 8 titik di Bandara Soekarno-Hatta. Kedua pihak bahu-membahu menyiapkan TPS di area bandara internasional tersebut. Seperti yang terpantau di TPS 13 yang bertempat di pelataran Terminal 2 F Bandara Soekarno-Hatta.

Bersambung ke: Kesiapan Polri

4 dari 7 halaman

Kesiapan Polri

Polri menyatakan bahwa suasana pada malam menjelang Pilpres 2014 bersifat kondusif. Dengan demikian, masyarakat tak perlu khawatir untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

"Suasana menjelang pilpres sampai saat ini masih kondusif di seluruh daerah di Indonesia," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Ronny F Sompie saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa 8 Juli lalu.

Ronny mengungkapkan, Polri telah mengerahkan 524 ribu personel mengamankan TPS-TPS dan untuk menyokong para petugas di tingkat kepolisian daerah (polda) dan kepolisian resor (polres). "Personel dari polda dan polres juga sudah berkoordinasi dengan anggota yang bertugas di masing-masing TPS," ujarnya.

Sehari sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyatakan, telah menyiagakan ratusan ribu personelnya untuk pengamanan Pilpres 2014. Personel dikerahkan hingga ke TPS.

"Jadi anggota kita sudah sekarang terdorong ke PPS dan sebentar lagi mungkin akan sampai ke TPS kita monitor, dan saya sudah minta ke Panglima TNI untuk menyiagakan personel TNI dan yang sudah inside bersama kita untuk mempertebal 23 ribu semuanya, dan semuanya sudah sampai ke daerah-daerah sampai ke PPS sekarang," ujar Sutarman di Gedung DPR, Jakarta, Senin 7 Juli silam.

Sutarman menjelaskan, personelnya juga telah disiagakan sejak H-7 di daerah yang paling Timur dari Indonesia. Selain itu, ada pula 5 titik pusat kekuatan pengaman, untuk antisipasi kericuhan.

"Titik-titik seperti di Jakarta ini saya stand by force ada di beberapa titik, ada di 5 titik di Jakarta ini. Sebab sewaktu-waktu digunakan, kita juga sudah siap. Ada di Bulungan, ada di PTIK, ada di Jakarta Timur, ada di Jakarta Utara, ada di Sat Brimob-nya sendiri," terang Sutarman.

Dia memaparkan, seluruh personel yang dikerahkan sebanyak 1.212.880. Jumlah itu terdiri dari personel Polri 254.880 orang, TNI 23 ribu, stand by force 35 ribu, dan Linmas 900 ribu.

Ia berharap, tak ada kericuhan terjadi saat pilpres dan setelahnya. "Ya mudah-mudahan dengan kesiapan petugas kita dan dengan kedewasaan masyarakat kita, mudah-mudahan tidak ada terjadi konflik," tandas Sutarman.

Khusus untuk Ibukota, selain menjaga ketertiban dan keamanan, Polda Metro Jaya juga diminta mencatat dan mengambil foto hasil penghitungan suara di TPS pada saat berlangsungnya pilpres.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno mengatakan, pihaknya diperintahkan mencatat dan juga mengambil foto hasil perhitungan Pilpres. Sebab, dikhawatirkan banyak terjadi pelanggaran Pemilu. "Selain untuk data bagi polisi, juga bisa digunakan nantinya jika diperlukan, sebagai bukti jika ada perkara Pemilu," kata Dwi di Polda Metro, Jakarta, Senin 7 Juli lalu.  

TNI Siap Tindak Perusuh Pilpres

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku telah mendapat mandat dari presiden untuk melakukan pengawasan ekstra pilpres. Jika ada kekerasan, pihaknya tak segan untuk segera menangkap pelaku.

"Pada seluruh jajaran untuk mengawasi dan kalau perlu ditangkap, ya ditangkap. Serahkan ke kepolisian, ke Bawaslu, atau petugas yang lain. Dan kami juga telah mendapat mandat langsung dari Presiden untuk mengamankan Pemilihan Presiden 2014," tegas Moeldoko.

Bersambung ke: Larangan Bawa Alat Komunikasi

5 dari 7 halaman

Larangan Bawa Alat Komunikasi

Sementara itu, KPU melarang pemilih membawa serta alat komunikasi apa pun ke dalam bilik suara guna meminimalkan praktik politik uang. "Telepon seluler, kamera tidak boleh dibawa ke dalam bilik. Atau sesuatu lain yang bisa menunjukkan bisa mendokumentasikan aktivitas pencoblosan di bilik surat suara," kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas di Jakarta, Selasa 8 Juli lalu.

Dia menjelaskan, selama ini praktik politik uang berlangsung jika pemilih dapat menunjukkan bukti pilihannya lewat foto. Oleh karena itu, KPU berharap petugas KPPS dapat memperingatkan kepada pemilih ketika hendak masuk ke dalam bilik suara untuk menitipkan alat komunikasi dan kamera mereka kepada petugas.

"Mereka bisa menitipkan barang-barang kepada petugas KPPS," imbuhnya.

Untuk mengurangi potensi kecurangan, KPU pusat meminta petugas penyelenggara untuk mengunggah salinan lunak (soft copy) Formulir C1 yang berisi hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS. Salinan tersebut nantinya akan diunggah ke laman resmi KPU di www.kpu.go.id guna menunjukkan transparansi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Mekanisme pengunggahan Formulir C1 adalah setelah dilakukan penghitungan di TPS dan disaksikan semua pihak, kemudian di panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa, Formulir C1 plano dibuka kembali. Setelah data tersebut dikirim ke KPU kabupaten-kota kemudian dipindai.

"Formulir C1 dari TPS ke KPU kabupaten-kota itu langsung discan. Jadi bisa dilihat hasil per TPS sebagai data pembanding. Tapi yang otentik C1 berhologram dan itu dikumpulkan di setiap tahapan. Dengan cara itu, kami harapkan dapat meminimalisir tindak kecurangan," ujar Sigit.

Larangan Konvoi

Usai pemungutan suara biasanya akan disertai pengumuman hasil quick count atau hitung cepat. Polisi mengimbau seluruh pendukung capres-cawapres tidak konvoi atau turun ke jalan merayakan hasil hitung cepat itu.

"Tidak boleh konvoi setelah quick count, kalau ada akan kita bubarkan," kata Kapolda Metro Irjen Pol. Dwi Priyatno di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin 7 Juli silam. Menurut Dwi, jika nantinya tetap ada pendukung capres-cawapres yang nekat turun ke jalan, polisi akan menindak dengan tilang. Terlebih, saat ini bulan Ramadan.

Begitu juga jika ada ormas tertentu atau kelompok pendukung capres-cawapres melakukan tindakan anarkis, menurut Dwi, polisi juga akan menindak tegas. "Bila ada oknum ormas yang anarkis kita tindak tegas. Kemudian masyarakat yang berusaha melakukan tindakan anarkis, juga kita lakukan tindakan tegas dan terukur," tegas Dwi.

Dwi menegaskan, akan mengamankan lokasi yang merupakan sentra ekonomi, dan objek vital. Pihaknya sudah memiliki rencana kontingensi untuk antisipasi kericuhan. "Kami mengimbau agar pada saat Pemilu dan setelah Pemilu semua orang tenang. Kita jaga kondisi aman, jangan mudah terprovokasi," pungkas Dwi.

Bersambung ke: Bawaslu Tebar Relawan

6 dari 7 halaman

Bawaslu Tebar Relawan

Tak hanya polisi, wasit pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sudah mengadakan persiapan untuk melakukan pengawasan di daerah-daerah rawan kecurangan pada Pilpres 2014.

"Bawaslu menurunkan relawan-relawan yang sudah terdaftar di Bawaslu. Relawan sudah mengisi di beberapa tempat yang dianggap rawan," kata pimpinan Bawaslu Nasrullah di kantornya, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014.

Untuk menghindari tindak kecurangan seperti penggelembungan suara, Bawaslu telah melakukan deteksi daerah-daerah yang butuh dilakukan pengawasan secara maksimal. Hal ini agar permasalahan pada pemilu legislatif lalu tidak kembali terulang.

Daerah-daerah Rawan Keamanan

Papua termasuk daerah yang rawan keamanan saat pilpres lantaran adanya ancaman dari kelompok separatis. Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) mengancam akan menyerang sejumlah pos aparat keamanan di dalam kota Pegunungan Tengah Papua.

Tak hanya Papua, 4 daerah rawan di Pulau Jawa pun dinilai memiliki potensi konflik saat pilpres. Namun, konflik tersebut bukan berupa penyerangan terhadap aparat, tapi antar massa pendukung dua kubu pasangan capres.

Indonesia Police Watch (IPW) mendata, 4 daerah tersebut adalah Jawa Timur, Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Eskalasi massa di 4 daerah itu dinilainya tinggi.

"Perang urat syaraf antar pendukung capres di Jatim kian panas. Begitu juga di Yogyakarta, Solo dan Jakarta. Situasi di 3 kota terakhir malah terlihat kian mencemaskan karena adanya sejumlah konflik fisik," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane.
 
Di Yogyakarta, lanjut Neta, beberapa kali terjadi penyerangan, benturan, dan pelemparan bom molotov. Sementara di Solo juga terjadi penembakan terhadap kader partai. Di Jakarta terjadi pembakaran posko capres tertentu. "Ironisnya, hingga kini kasusnya belum terungkap."

Meski begitu, secara umum situasi kamtibmas sebenarnya relatif aman. Namun suhu politik yang terasa agak panas hanya terjadi di 4 kota itu. Sumbu dari suhu panas itu dipicu adanya sejumlah isu yang beredar di masyarakat. Di antaranya jika salah satu pasangan capres-cawapres kalah akan terjadi kerusuhan.

Bersambung ke: Keprihatinan Sejumlah Tokoh

7 dari 7 halaman

Keprihatinan Sejumlah Tokoh

Sejumlah tokoh dan para aktivis seperti rohaniwan Benny Susetyo, mantan Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh, Mochtar Pabotinggi, Chalid Muhammad, Koordinator KontraS Haris Azhar, Riza Damanik, Siti Maemunah, dan Jerry Sumampouw yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia menyatakan keprihatinannya atas penyelenggaraan pemilu yang saat ini belum menunjukkan prinsip Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil).

Romo Benny dalam pernyataan sikapnya menilai penyelenggaraan pemilu tahun ini merupakan yang terburuk. Menurut Benny, sejumlah black campaign dari masing-masing kandidat calon semakin santer di masyarakat dan terlihat adanya intervensi dari kekuasaan yang dirasakan masyarakat.

"Kalau pemilu ini penuh kecurangan akan mengurangi respek dari dunia internasional," kata Benny saat memberikan keterangan persnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli lalu.

Romo Benny beserta para tokoh lainnya mengimbau pemerintah dan aparat terkait penyelenggaraan pemilu baik itu KPU dan Bawaslu untuk benar-benar netral dan melaksanakan proses pemilihan presiden yang akan digelar besok. "Kami berharap penyelenggara pemilu dan penguasa harus netral," ucap Romo Benny.

Sementara itu, Mochtar Pabottinggi menambahkan bahwa imbauan untuk mengawasi TPS juga sangat penting. Sebab, dari TPS itu dapat mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan pada penyelenggaraan pilpres. "Kita amankan di TPS masing-masing sehingga surat suara belum dicoblos massal dan penghitungan suara yang benar," ujar Mochtar.

Senada dengan mereka, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai Bawaslu hanya menjadi macan ompong dalam hal mengawasi jalan pemilihan presiden. Apalagi, menurut Ray, dengan munculnya pemungutan suara Hong Kong yang berakhir ricuh.

"Bawaslu hanya menjadi macan ompong. Jangan sampai terjadi kasus di Hong Kong. Diharapkan kasus Hong Kong bisa menjadi pembelajaran Bawaslu untuk bekerja lebih baik lagi," kata Ray saat memberikan keterangan persnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli lalu.

Ray juga mengimbau kepada Bawaslu agar mengawasi secara teliti proses penghitungan suara dari tingkat TPS hingga ke tingkat pusat. Menurut Ray, hal itu agar mencegah adanya intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sengaja membuat pilpres tidak berjalan lancar.

Terlepas dari kekhawatiran tersebut, pemilu yang berlangsung secara damai tentu didamba banyak orang. Dampak 'serangan fajar' ataupun praktik money politics tentu bisa ditepis bila semua pihak mengedepankan nilai demokrasi dan persatuan bangsa.

Jadi, ayo kita berbondong-bondong mendatangi bilik suara untuk memilih pasangan calon pemimpin negeri ini dengan suasana penuh perdamaian.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini