Tjahjo Kumolo: Koalisi Merah Putih Cegah PDIP Pimpin DPR

Liputan6.com, Jakarta - Upaya menjegal jagoan PDI Perjuangan duduk di pucuk pimpinan tidak hanya berlangsung di pertarungan Pemilu Presiden. Tapi juga di DPR.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, upaya menghalangi partai berlambang banteng moncong putih untuk menjabat Ketua DPR sangat terasa. Ada beberapa fraksi yang menginginkan pemilihan dilakukan dengan sistem paket, sedangkan PDIP ingin sistem lama yaitu proporsional.

"Laporan dari fraksi yang tiap hari ikut agenda pembahasan MD3 (UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) sampai rapat di bamus kemarin, ada sesuatu yang janggal. Ada gerakan dari mayoritas fraksi yang kesannya seolah-olah tidak menginginkan PDIP menjadi Ketua DPR, sebagai pemenang Pemilu," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Tjahjo menuturkan pada 2009 lalu, PDIP secara adil mendukung partai yang menang yakni Partai Demokrat. Kala itu memakai sistem proporsional dan PDIP membaginya termasuk di komisi. Namun, pada pemilu kali ini terjadi perubahan.

"Sekarang justru setelah adanya koalisi pilpres, seolah-olah ada kesan pemenang pemilu tidak berhak menjadi pimpinan DPR dan MPR. Makanya mereka mengajak voting," ungkap Ketua Pemenangan Jokowi-JK ini.

Fraksi PDIP, lanjut Tjahjo, akan menungggu perkembangan sampai siang hari ini dan menunggu keputusan fraksi apakah voting atau musyawarah dengan baik. Ia menegaskan agar anggota DPR tidak melupakan mandat yang diterima mereka berasal dari rakyat.

"DPR ini mewakili rakyat. Sebab rakyat yang menentukan 2004 menang Golkar ya kita dukung Golkar, 2009 yang menang Demokrat ya kita dukung, sekarang PDIP, kok seolah-olah tidak ikhlas mendukung," tandas Tjahjo.

Di tengah panasnya konstelasi pilpres yang akan berlangsung Rabu 9 Juli besok, koalisi raksasa berupaya mengamankan posisi pimpinan DPR yang terdiri dari 1 ketua DPR dan 4 wakil ketua DPR. Upaya yang dilakukan adalah mengubah UU MD3 khususnya dalam tata cara pemilihan pimpinan DPR.

Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Gerindra, PPP, PKS, PAN, Demokrat, dan Golkar menginginkan memakai sistem paket dalam penentuan pimpinan DPR. Sistem paket adalah anggota DPR memilih pimpinan DPR berdasarkan partai politik.

Sedangkan, koalisi ramping yang terdiri dari PDIP, PKB, dan Hanura menginginkan sistem proporsional. Sistem itu memberikan mandat pada pemenang pileg. Misalnya 2009 lalu Partai Demokrat keluar sebagai pemenang dan Ketua DPRnya pun dari Partai Demokrat yaitu Marzuki Alie. (Sss)