Sukses

Migrant Care: Konsep Perlindungan TKI Jokowi Komprehensif

Migrant Care menyayangkan klaim Prabowo bahwa pembebasan TKI asal Nusa Tenggara Timur, Wilfrida Soik, sebagai hasil kerja eksklusifnya.

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi advokasi buruh Migrant Care menilai konsep perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI), capres Joko Widodo (Jokowi) lebih komprehensif dan realistis dibandingkan pesaingnya, Prabowo Subianto.

"Atas dasar hal tersebut Migrant Care menilai bahwa agenda perlindungan buruh migran Indonesia yang ditawarkan oleh capres Jokowi lebih komprehensif dan realistis. Ketimbang tawaran normatif yang diajukan oleh capres nomor urut 1, Prabowo Subianto," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Anis mengatakan, kedua capres mengemukakan pandangan berbeda, tentang upaya mengatasi masalah TKI di luar negeri dalam Debat Capres Minggu 22 Juni kemarin.

Menurut Anis, Prabowo memandang masalah itu menggunakan analisis klasik berdasarkan faktor pendorong, yakni kemiskinan. Juga menggunakan pendekatan makro ekonomi untuk menyelesaikannya.

Sementara Jokowi, kata Anis, lebih melihat fenomena migrasi sebagai realitas yang harus dijawab, dengan kebijakan spesifik mengenai tata kelola migrasi dan dukungan politik luar negeri, yang berorientasi terhadap perlindungan warga negara.

Prabowo Nimbrung

Namun Anis menyayangkan klaim Prabowo bahwa pembebasan TKI asal Nusa Tenggara Timur, Wilfrida Soik, sebagai hasil kerja eksklusifnya.

Proses advokasi terhadap Wilfrida, kata Anis, sudah mulai dilakukan Migrant Care sejak Desember 2010, saat Wilfrida ditangkap polisi di Kelantan, Malaysia. Dan Alex Wong --aktivis Malaysia yang tinggal di kota itu-- memulai upaya pembelaan terhadap Wilfrida.

"Sementara Prabowo Subianto mulai nimbrung pada September 2013. Jadi bisa dikatakan, keterlibatan Prabowo Subianto di tikungan terakhir saja," kata Anis.

Ia juga mengatakan bahwa upaya pembelaan terhadap Wilfrida justru dimulai di DPR. Baik Prabowo atau pun anggota fraksi Partai Gerindra sama sekali tak terlibat.

Prabowo, menurut Anis, baru berperan kemudian, dengan menambah satu pengacara dari Rafidzi and Rao ke tim hukum yang sudah disediakan Kedutaan Besar RI di Malaysia.

Dalam Debat Capres Minggu 22 Juni kemarin, Jokowi menekankan perlunya penyiapan TKI sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Sementara Prabowo menyebut pemberantasan kemiskinan sebagai solusi untuk mengatasi masalah TKI. (Ant/Ans)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.