Pastikan Kemenangan di Jatim, Megawati Pimpin Rapat Konsolidasi

Liputan6.com, Malang - PDIP menggelar rapat konsolidasi pengurus DPD dan DPC se-Jawa Timur. Langkah ini dianggap perlu dilakukan karena Jatim merupakan 1 dari 5 wilayah pertempuran utama untuk memenangkan pasangan capres cawapres nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Rapat konsolidasi di Hotel Tugu, Kota Malang itu dipimpin langsung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Senin 16 Juni 2014. Rapat berlangsung sejak pukul 20.00 dan baru berakhir menjelang tengah malam.

Ketua DPP PDIP Pramono Anung mengatakan, setelah rapat di Kota Malang, seluruh kader partai diminta segera bergerak.

"Ibu Mega dalam kesempatan ini meminta seluruh kader partai yang ada di pemerintahan dan struktur partai untuk segera bergerak. Karena waktu kita saat ini tidak banyak, hanya menyisakan 22 hari lagi," kata Pramono Anung, Senin malam.

Seluruh kader partai, lanjutnya, diminta untuk segera berkoordinasi dengan semua kelompok relawan dan partai pengusung lainnya.

"Ini adalah rapat terakhir, setelah ini segera bergerak turun ke bawah, door to door dengan segala potensi kekuatan yang kita miliki," ucap Pramono.

Ia menyebut ada 5 daerah battle ground atau daerah pertempuran utama untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK. Antara lain DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur serta Sumatera Utara. Di Jawa Timur misalnya, pasangan Jokowi-JK diharapkan mendapat suara signifikan dengan bergabungnya PKB.

"Di Jawa Timur ini kan kekuatan utamanya PDIP dan PKB. Kita juga bersyukur mendapat dukungan dari para kiai-kiai," tutur Pramono.

Di daerah pertempuran utama ini diharapkan pasangan Jokowi-JK bisa menang dengan perolehan suara minimal 60 persen. "Keinginan Bu Mega kita menang minimal selisih 20 persen di Jawa Timur," ungkap Pramono.

Sementara Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menambahkan, 18 kepala daerah di Jawa Timur dari PDIP menyatakan komitmen untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK.

"Kepala daerah dari PDIP siap memenangkan, belum termasuk kepala daerah dari non-PDIP," tandas Hasto.