Kubu Prabowo Kritisi Politik Anggaran Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Dalam debat capres dan cawapres yang berlangsung Senin malam tadi, salah satu yang dibahas adalah sinergi antara pusat dan daerah. Hal ini dinilai menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan bangsa. Masing-masing pasangan capres-cawapres memiliki cara berbeda untuk menyelesaikannya.

Capres Prabowo Subianto mengatakan, masalah itu bisa diatasi dengan memprioritaskan kebutuhan rakyat. Dalam debat yang berlangsung di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, Prabowo juga mengungkapkan pentingnya menyelamatkan kekayaan negara hinbgga Indonesia bisa membangun demokrasi yang produktif.

Menanggapi pernyataan tersebut, Sekjen Partai Golkar yang juga tim pemenangan Prabowo-Hatta, Idrus Marham, menilai program Prabowo jauh lebih pro-rakyat dibanding Jokowi.

"Jokowi mengunakan politik anggaran. Nantinya yang dirugikan adalah rakyat, karena jika kelak ada ketidaksepahaman antara pusat dan daerah maka tidak akan ada pembangunan," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Capres Joko Widodo atau Jokowi sendiri menilai, cara yang tepat untuk mensinergikan pemerintah pusat dan daerah adalah menggunakan cara politik anggaran. Ia menambahkan, hal tersebut akan efektif dengan menggunakan sistem IT.

"Tinggal panggil programer kita bisa lihat bagiamana anggaran disana, bagaimana angaran disini, serahkan saja pada programer," kata Jokowi kemarin.

Jokowi juga mengungkapkan pentingnya bersikap tegas dengan memberi reward atau hadiah bagi daerah yang berprestasi, dan punishment atau hukuman bagi daerah yang lalai dan tidak taat aturan. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengungkapkan pandangannya tentang pentingnya pembuatan aturan melalui satu pintu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara aturan pusat dan daerah, mempermudah pengawasan.