Jokowi: Kepastian Hukum Hal Utama, Kalau Presiden Nomor Dua

Liputan6.com, Jakarta - Debat capres dan cawapres yang digelar perdana malam ini di Balai Sarbini, Jakarta menjadi ajang bergengsi, untuk memaparakan visi-misi sekaligus menguji kemampuan berdebat pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Di sesi terakhir acara yang berlangsung lebih dari 2 jam itu, kedua pasangan diberikan kesempatan memberikan closing statement. Jokowi menyatakan bahwa pasangannya lebih mengutamakan kemajuan bangsa, ketimbang menjadi presiden itu sendiri.

"Hidup kami untuk bangsa dan negara, pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum adalah hal yang utama. Kalau (jadi) presiden...nomor dua," tutup Jokowi yang disambut tawa para hadirin di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014) malam.

Di closing statement Jokowi mengatakan, sesuai pengalaman yang telah dilakukan pasangannya, apabila rakyat memberikan kepercayaan kepada pasangannya, ke depan Jokowi dan JK siap bekerja keras membangun negara yang lebih baik.

"Kami akan kerja keras dan demokrasi berjalan lebih baik, pemerintahan bersih, dan memberikan kepastian hukum," tegas Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas dukungan kepada pihaknya. Tak lupa, Jokowi juga menyampaikan terimakasih kepada keluarga JK dan keluarganya, serta berbagai pihak.

"Kedua berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung, sehingga proses demokrasi berjalan menggembirakan, sehingga Pilpres juga berlangsung baik. Terimakasih juga kami sampaikan kepada ibu saya, istri saya Iriana yang juga hadir di sini," ujarnya.

"Kepada Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan anak-anak saya, putra-putri Bapak JK yang juga memberikan dukungan kepada kami dalam rangka mengabdi, mengabdi kepada bangsa dan negara,"  imbuh Jokowi.

Ajang yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertema 'Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum' itu dipandu Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar.