Prabowo-Hatta Sempat Tak Puas Jawaban Jokowi-JK Soal Pemekaran

Liputan6.com, Jakarta - Debat capres dan cawapres yang digelar perdana malam ini di Balai Sarbini, Jakarta menjadi ajang bergengsi, untuk menguji kemampuan pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla  (Jokowi-JK).

Dalam sesi tanya jawab antar pasangan capres, pasangan Prabowo-Hatta yang melemparkan pertanyaan kepada pasangan Jokowi-JK. Prabowo memberikan 2 pertanyaan seputar pilkada yang dilakukan langsung dan kriteria pemekaran derah.

"Kalau pilkada langsung akan menghemat biaya 15 triliun. Bagaimana menurut Anda. Kemudian banyak daerah ingin terus meminta pemekaran. Padahal beban terhadap anggaran nasional sudah sangat banyak, bagaimana tanggapan Anda dan apa kriterianya?" tanya Prabowo, Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Menurut Jokowi, sebagai bentuk kedaulatan rakyat, pilkada langsung tetap harus dilaksanakan sekarang ini. Hanya cara dan teknisnya yang harus dibenahi. Dilaksanakan pemilu serentak untuk mengurangi anggaran.

"Kedua mengenai pemekaran tempat-tempat di daerah memang sangat perlu dikembangkan di provinsi. Pemekaran daerah itu tidak ada masalah, dengan catatan kalau mereka sudah dimekarkan bisa lebih mandiri. Kalau tidak mampu tentu ditarik kembali," ujar Jokowi.

Kemudian, lanjut Jokowi, pengawasan harus betul-betul dilakukan. Dan yang terpenting jangan sampai ada lobi-lobi lagi dan ada upaya menekan kepada pemerintah pusat untuk kepentingan pribadi. "Jadi harus betul-betul teliti dan cermat."

"Jangan sampai pemekaran tidak menyasar ke wilayah itu dan ke elite-elite, tapi benar-benar membawa manfaat bagi rakyat di daerah tersebut," tegas Jokowi.

Sementara menurut JK, banyaknya daerah di Indonesia menjadi begitu banyak pilkada yang dilakukan di Indonesia, menjadi pemilu terbanyak di dunia dan telah dijamin undang-undang. Namun soal pemilu langsung yang terpenting adalah tidak hanya melihat faktor efisien.

"Tapi juga sistem dan kualitas pemilunya juga harus diperhatikan," tegas JK.

Belum Puas

Belum puas, Prabowo dan Hatta meminta pasangan Jokowi-JK menjelaskan sistem dan kriteria pemekaran suatu daerah. "Apakah jumlah penduduk, keamanan, atau di mana yang menjadi kriteria untuk pemekeran suatu daerah?" tanya Prabowo.

Jokowi pun menyanggupi permintaan Prabowo-Hatta. Menurut Jokowi, banyak yang harus dilakukan untuk pemekaran suatu daerah. Pertama faktor ekonomi, daerah tersebut harus benar-benar mampu menghasilkan pendapatan.

"Artinya, apa penghasilan daerah itu, itu harus jelas. Penghasilan apa yang bisa menggerakkan di daerah itu," ujar Jokowi.

Kedua, lanjut Jokowi, rakyat harus benar-benar dapat merasakan manfaat dari adanya pemekaran tersebut. Jangan sampai pemekaran hanya dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.

"Rakyat harus bisa merasakan manfaat atau elite yang dapat manfaatnya? Tentu juga masalah kekuasaan wilayah itu juga menjadi hitungan. Karena apa? Daerah luas misalnya dipegang 1 bupati, tidak akan efektif dan efisien," ujar Jokowi.

"Arahnya ke sana, bukan hanya memberikan keuntungan elite semata yang minta pemekaran itu," tegas Jokowi.

JK menegaskan, pemekaran daerah harus dilihat tujuannya. Namun yang lebih penting harus mengutamakan asas manfaat bagi masyarakat di daerah tersebut.

"Lebih baik investasinya, pengelolaanya, demokrasinya ekonominya. Luas penduduk wilayah, letak geografisnya dan sebagainya tentu menjadi pertimbangan. Tapi efektivitasnya yang penting. Jadi asas manfaatnya, bukan letak dan jumlah penduduknya," pungkas JK.