JK: Harus Ada Revolusi Mental

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 2 Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ada hal yang memang perlu dilanjutkan dari pemerintahan lalu. Namun ada juga yang perlu dikoreksi.

Hal ini menjawab pertanyaan dari moderator Zainal Arifin Mochtar dalam segmen 2 debat capres-cawapres. Berikut pertanyaannya.

Dalam kaitan visi-misi dalam kontelasi Undang-Undang Dasar saat ini Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak lagi dikenal. Karenanya, pola pembangunan Indonesia ditetapkan melalui rancangan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dalam jangka panjang diperlukan kesinambungan dari pemerintahan sebelumnya dan yang akan mendatang. Dapatkah Anda sebagai capres dan cawapres melakukan evaluasi kritis terhadap program kerja yang telah dilakukan pemerintahan saat ini dan apakah yang akan Anda lakukan untuk pertahankan hal-hal berhasil, perbaiki hal yang Anda anggap belum terlalu berhasil dan mengubah yang belum berhasil?

"Yang perlu dilanjutkan utamanya ialah target-target utama tujuan pembangunan bangsa ini. Prinsip utama melaksanakan pemerintah dengan demokratis, melaksanakan pemerintahan otonomi, pemerintahan yang beri kepercayaan kepada masyarakat dan melaksanakan pemerintahan yang taat hukum," kata JK di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).

JK mengatakan, dalam hal-hal kebijakan yang menyangkut 5  tahunan tentu pemerintah yang melaksanakan tugas itu melaksanakan evaluasi tiap 5 tahun program itu.

"Contohnya sekarang ini, ekonomi kita merosot. Defisit banyak, anggaran tidak berfungsi betul. Maka tentu produksi minyak kita turun. Karena itu pemerintahan yang akan datang harus memperbaiki itu. Tanpa itu negara tidak bisa berkembang. Kalau dewasa ini sebelumnya pertumbuhan ekonomi kita awalnya 7 persen sekarang melorot 5 persen semua itu harus dikoreksi sehingga mencapai pertumbuhan yang lebih baik lagi," kata dia.

"Pemerintah yang tidak lebih penting harus direformasi. Dan itu bagian kita untuk mencapai tujuan. Tanpa reformasi yang baik begitu juga tanpa sistem pembinaan semangat, harus ada revolusi mental. Harus diubah," imbuhnya.

JK mengatakan, jangan korupsi itulah tugas permintah mendatang. "Bahwa itu untuk melakukan koreksi harus, karena itu untuk buat perubahan. Pemerintah harus buat perubahan," ucapnya.

Dia mengatakan, prinsip pokok pemerintahan mendatang tetap dengan taat hukum, hak asasi, otonomi, dan memberi kewenangan terhadap terhadap daerah. Seperti bagaimana desa harus dibangun dengan baik dan pengusaha kecil harus diberikan keutamaan. Tanpa itu semua, pemerintahan yang bersih tidak bisa terwujud.

"Pemerintahan yang bersih adalah pemerintah yang efektif bukan pemerintahan yang hanya besar saja. Sistem pemerintahan apa yang baik? Yang tranparan yang terbuka dan rakyat mengetahui. Itu hubungan demokrasi pemerintahan yang baik tata hukum yang baik. Itulah asas kita," tandas JK. (Sss)