Prabowo Paparkan Tips Basmi Korupsi Tapi Tak Jawab Pertanyaan HAM

Liputan6.com, Jakarta Selama lebih dari 4,5 menit dari 5 menit yang disediakan, Prabowo Subianto memaparkan tips membasmi korupsi di Tanah Air. Namun Prabowo tidak menjawab pertanyaan soal perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Dalam segmen II debat capres-cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014), Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar selaku moderator melemparkan pertanyaan kepada capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Indonesia masih dipersepsikan memiliki tingkat korupsi yang tinggi, Indonesia juga dilihat sebagai negara yang kinerja pemerintahnya masih belum baik, Indonesia juga belum dapat memberikan perlindungan HAM dengan baik, belum mampu melakukan penegakan hukum secara adil, cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas, masih banyak mafia peradilan. Apa agenda khusus yang akan dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini?

"Memang yang kita rasakan, inilah kelemahan bangsa kita sekarang. Korupsi, kinerja pemerintah kurang maksimal, keadilan hanya pada yang kuat, kaya. Ini kita rasakan, tapi ini semua adalah suatu akibat dari kebocoran kekayan nasional yang besar," jawab Prabowo.

Dengan kebocoran yang besar yang diakibatkan oleh masalah sistemik, tutur dia, akhirnya tidak ada sumber daya yang cukup untuk menjamin kualitas hidup para pejabat aparatur negara yang menentukan jalannya pemerintahan.

"Artinya korupsi terjadi di Indonesia karena pejabat yang berkuasa takut masa depan, pensiun. Gaji bupati umpamanya Rp 6-7 juta. Padahal dia kampanye ikut pilkada langsung habis Rp 15 miliar. Demikian di mana-mana. Akibatnya dia akan ambil dari APBD. Sama menteri-menteri juga begitu. Mungkin gajinya Rp 18 juta. Padahal tanggung jawab yang dikelola besar," urai Prabowo.

Karena sistem demokrasi yang begitu liberal, sambung dia, mewajibkan setiap pemimpin politik untuk cari uang, untuk kampanye politik. Dengan demikian mengandalkan kader di DPR dan departemen.

"Ini sumber masalah bangsa. Elite bangsa dalam beberapa puluh tahun ini agak lengah. Membiarkan sumber daya ekonomi terlalu banyak mengalir ke luar. Kalau mau perbaiki, kurangi korupsi, jamin kualitas hidup pejabat negara, hakim, polisi, dan pegawai negeri," kata Prabowo.

Dia mencontohkan hakim agung di Inggris memiliki gaji terbesar, bahkan lebih besar dari perdana menterinya. Ini menjadi strategi Prabowo-Hatta. Menutupi kebocoran yang ujung-ujungnya urusan duit. Penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan manajerial, lalu teknik dan pendidikannya diperbaiki. Ini butuh investasi dana yang besar.

Sependapat dengan Jokowi-JK

"Mengenai rekrutmen, saya sependapat dengan Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla. Kita harus rekrut orang-orang terbaik, dengan sistem yang terbuka, transparansi, penggunaaan teknologi informatika. Saya sangat sependapat e-government," ucap Prabowo.

"Sebanyak mungkin kita mengggunakan teknologi modern, kita bisa kurangi kebocoran-kebocoran itu. Dengan mengurangi kebocoran, kita punya dana, kita perbaiki kualitas hidup, baru kita hasilkan suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi, yang berkinerja tinggi, dan melindungi hak rakyat," demikian Prabowo.

Waktu 4,5 menit yang digunakan Prabowo tidak menjawab pertanyaan moderator mengenai Indonesia yang belum dapat memberikan perlindungan HAM dengan baik. Sisa waktu 0,5 menit kemudian diberikan kepada cawapres Hatta Rajasa.