Debat Capres-Cawapres, JK Singgung Penegakan HAM

Liputan6.com, Jakarta - Cawapres pasangan nomor urut 2 Jusuf Kalla menyampaikan pandangannya terkait isu kepastian hukum dalam acara debat perdana capres-cawapres.

"Tak mungkin hukum dapat ditegakkan tanpa keteladanan para pemimpin. Pemimpin harus terlebih dulu. Pemimpin harus pula taat dan menghormati hak asasi manusia," kata JK di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014).

JK melanjutkan, kepastian hukum mengacu pada Pasal 1 UUD 1945 yang berarti setiap orang, siapa pun dia, harus menghormati dan memenuhi aturan hukum. Salah satu unsurnya adalah penegakan hak asasi manusia.

"Tanpa penghormatan hak asasi manusia, tak akan ada hukum dan kepastiannya yang dilaksanakan secara benar," kata JK.

Kemudian JK menyampaikan bahwa kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk penguatan institusi hukum, terutama KPK. "KPK harus diperkuat. Harus diperkuat anggarannya. Demikian pula dengan polisi dan jaksa, harus sinkron," kata JK.

Debat perdana ini dipimpin Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar.  Debat capres kedua pada 15 Juni bertema `Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.`

Sementara, debat berikut digelar 22 Juni bertema `Politik Internal dan Ketahanan Nasional.` Keempat, debat capres diadakan 29 Juni bertema `Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK.' Terakhir, debat akan digelar 5 Juli (Capres dan Cawapres) bertema `Pangan, Energi, Lingkungan.`