Sukses

Hidayat Nur Wahid Nilai Isu Babinsa Rugikan Prabowo-Hatta

Ketua Fraksi PKS itu mengaku kecewa dengan kabar Babinsa tersebut, padahal belum lama ini baru saja dilakukan deklarasi pemilu damai.

Liputan6.com, Jakarta - Seorang anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) Jakarta Pusat dikabarkan mendatangi rumah warga, melakukan pendataan, serta mengarahkan pilihan masyarakat ke pasangan Prabowo-Hatta. Anggota Dewan Pakar Timses Prabowo-Hatta dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai, kabar tersebur merugikan pasangannya.

"Saya tidak ingin tuduh-menuduh siapapun, tapi yang dirugikan itu kubu kami, Prabowo-Hatta," kata Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Ketua Fraksi PKS itu mengaku kecewa dengan kabar Babinsa tersebut, padahal belum lama ini baru saja dilakukan deklarasi Pemilu berintegritas dan damai. Hidayat pun meminta agar Bawaslu, KPU, dan Polri untuk mengusut tuntas serta mencari oknum Babinsa itu.

"Bisa saja ada pihak ketiga untuk mengadu domba 2 pihak. Karena itu Bawaslu, KPU, dan Polri harus kerja masksimal mencari oknumnya," tegas Hidayat.

Hidayat menegaskan, tak mungkin kubu Prabowo-Hatta menggerakkan prajurit TNI aktif. Anggota Komisi I DPR itu menegaskan jalur komando di TNI sangat ketat, sehingga suara Prabowo yang purnawirawan tak mungkin punya pengaruh ke prajurit aktif.

"Pihak Prabowo-Hatta tak ada perintah atau program agar Babinsa data dan pilih Prabowo-Hatta. Bagaimana Prabowo yang tak ada jalur komando kok bisa memerintah? TNI itu jalur komandonya sangat ketat," tandas Hidayat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon telah mengatakan, tim Prabowo-Hatta sama sekali tidak terlibat dalam kasus itu. Dirinya menyebut pihaknya tidak punya jalur ke Babinsa. Dia juga tidak tahu informasi itu benar atau tidak.

Dia tidak memungkiri dalam kubunya banyak purnawirawan TNI yang bergabung. Tapi, hal itu tidak ada hubungannya dengan anggota TNI aktif yang diduga melakukan pelanggaran itu.

"Ya kan kalau purnawirawan itu sudah menjadi sipil. Mereka sudah warga sipil. Kalau purnawirawan berhak untuk ikut dalam kegiatan politik," kata dia, Kamis 5 Juni 2014. (Ein)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini