Sukses

Jubir Prabowo-Hatta: Dukungan Babinsa Isu Klise

Rumor itu sudah terjadi sejak Pemilu 2004 dan 2009. Bahkan, babinsa dianggap ikut berpihak pada salah satu calon dan mengajak rakyat.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa)di Jakarta Pusat diduga mendatangi warga dan mengarahkan pilihan kepada capres cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Melihat hal itu, juru bicara Prabowo-Hatta, Sudrajat mengatakan hal itu merupakan bagian dari kampanye hitam dan sudah biasa terjadi.

Mantan Kepala Pusat Penerangan TNI itu mengatakan, sejak awal Panglima TNI Jenderal Moeldoko sudah memberikan instruksi kepada seluruh perwira dan prajurit untuk bersikap netral dalam pemilu. Jika terbuktipun akan ditindak tegas.

"Saya kira TNI yang saya tahu perwiranya sampai prajuritnya sudah diberi instruksi oleh Panglima sudah sampai ke jajaran bawah. Jadi isu-isu itu tidak tepat. Bahkan Panglima TNI sendiri mengatakan kalau ada penyimpangan yang terjadi dari prajurit TNI maka akan diberi tindakan tegas," ujar Sudrajat di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Kamis (5/6/2014).

Purnawirawan jenderal bintang 2 itu mengatakan, isu itu merupakan hal sudah biasa terjadi. Rumor itu sudah terjadi sejak Pemilu 2004 dan 2009. Bahkan, babinsa dianggap ikut berpihak pada salah satu calon dan mengajak rakyat.

"Nah isu itu terus dikembangkan dan ini adalah memang apa ya klise, selalu dibuat menjelang pilpres apalagi kalau kandidatnya tinggal 2 sepeti ini," jelasnya.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok itu meyakini, banyaknya purnawirawan di belakang kedua calon tidak mempengaruhi adanya kejadian itu. Menurutnya mereka saat ini sudah menjadi masyarakat sipil.

"Mereka tidak punya kekuatan dan tidak punya pengaruh apa pun pada militer efektif termasuk jajaran rendah dan mereka tidak pnya kewenangan komando. Sy yakin pensiunan ini rasa integrasi tidak menarik adiknya atau generasi berikutnya yang ada di jajaran TNI," ungkapnya.

Sudrajat yakin sikap TNI akan tetap netral. Karena dia juga yang mendidik dan berjuang mewujudkan undang-undang TNI netral. Dalam undang-undang TNI profesional tidak berpolitik dan tidak berbisnis.

"Saya yakin tidak ada. Andai kata ada, buktikan, tangkap, laporkan. Dan saya yakin Panglima TNI akan ambil tindakan tegas," tandas Sudrajat.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini