TNI Selidiki Perwira Aktif yang Berpolitik

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Mochamad Fuad Basya mengatakan, institusinya tengah menyelidiki perwira aktif yang tak netral, seperti yang disampaikan Presiden SBY beberapa waktu lalu.

"Sampai sekarang sedang ditelusuri semuanya," kata Fuad di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/6/2014). Fuad memastikan, TNI akan menjatuhkan hukuman kepada perwira yang diketahui tak netral. Hukuman berbeda sesuai tindakannya.

"Pasti akan diambil tindakan. Tergantung apa yang dilakukan. Apakah pengerahan pasukan, lain lagi hukumannya. Pasti dihukum," tegasnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi I dari Partai Hanura Susaningtyas Kertopati atau akrab disapa Nuning, membenarkan institusi TNI dan Polri sudah seharusnya netral. Apalagi, sikap netral TNI sudah diatur dalam undang-undang.

"Tidak boleh, yang namanya institusi itu tidak boleh berpihak, dan tidak boleh berpolitik. Itu kan sudah ada dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri," jelas Nuning.

Berbeda dengan purnawirawan, ujar Nuning, mereka tak masalah bila berpolitik. "Ketika sudah purna tugas, mereka adalah sipil dan mendapatkan hak politik. Jadi bila mendukung salah satu capres ya sah-sah saja," tandasnya. 

SBY mengatakan ‎ada sejumlah pihak yang berupaya merayu para perwira aktif TNI maupun Polri untuk mendukung pasangan capres-cawapres. Takut info tersebut menimbulkan fitnah, SBY pun meminta agar kabar itu segera diklarifikasi kebenarannya.

"‎Ketika saya mendapatkan info itu, saya minta dikonfirmasi, jangan-jangan itu fitnah saja. Saya anti-fitnah, banyak di negeri ini yang melakukan fitnah," ujar SBY saat memberikan pengarahan kepada para perwira tinggi TNI di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 2 Juni 2014. (Yus)