Saling Sindir Jokowi Vs Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Oleh: Edward Panggabean, Luqman Rimadi, Taufiqurrohman

Suasana jelang Pilpres 2014 sudah mulai menghangat. Dua kubu capres yang bertarung sudah saling sindir. Pertarungan pesta demokrasi ini pun diprediksi bakal semakin seru saat mendekati pemilihan.

Ada dua pasangan capres-cawapres yang akan memperebutkan pucuk pimpinan RI 1 pada 9 Juli 2014 nanti. Yaitu duet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta).

Duet Jokowi-JK didukung oleh 5 partai koalisi. Yaitu PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta ditopang oleh 6 partai. Yakni Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, Partai Golkar, dan PBB.

Usai kekuatan koalisi tersusun, masing-masing kubu mengklaim gerbong yang dibawanya adalah yang terbaik untuk bangsa. Keduanya memiliki pandangan dan cara berbeda untuk membangun Indonesia dalam bingkai koalisi.

Koalisi Jatah Menteri

Capres Prabowo Subianto menilai, dalam membangun Indonesia perlu ada pemerintahan yang kuat. Karenanya, perlu langkah berani dan inovatif serta belajar berpikir out of the box untuk mewujudkan hal tersebut.

Saat bertandang ke rumah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 19 Mei 2014, Prabowo menegaskan butuh sosok Aburizal untuk ikut dalam pemerintahan dalam satu jabatan yang dirumuskan bersama. Tak ayal, sikap itu dinilai sebagai bagi-bagi kursi untuk membujuk Golkar agar mau bergabung dalam koalisi merah putih.

Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya juga membenarkan adanya tawaran kursi menteri dari Prabowo Subianto atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, ada kabar 7 kursi menteri bakal disiapkan bagi partai berlambang beringin itu jika Prabowo menjadi RI 1.

Tak hanya itu, soal jabatan menteri utama yang dikabarkan akan diberikan pada Aburizal Bakrie, juga tak dibantah oleh Tantowi. "Ide besar Pak Prabowo saya rasa bagus," imbuh Tantowi.

Sikap itu pun mendapat kritikan dari pesaingnya, Joko Widodo. Ia menilai gaya koalisi tersebut sudah kuno dan tidak relevan.

"Kita kalau kerja sama tanpa syarat, ini membedakan kita dengan yang sana. Kalau ketemu tidak usah menterinya berapa, itu sudah tradisi lama, pola lama, kita harus membangun nilai baru," kata Jokowi di acara Rakernas Partai Nasdem di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (27/5/2014).

Jokowi menyebut, wacana tawaran partai utama dalam kabinet yang ditawarkan Prabowo kepada Ical sebagai hal yang tidak relevan dengan undang-undang yang berlaku.

"‎Kalau yang sana menterinya berapa? Menterinya kurang banyak, tambah lagi menteri utama. Ada yang mendekat diberi 11 kursi, datang lagi 8 kursi, datang lagi 7 kursi, dihitung ternyata 64 kursi. Padahal di undang-undang itu aturannya maksimal hanya 35 kursi," ucap Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, berbeda dengan rivalnya itu, dirinya tidak sama sekali membicarakan pembagian jatah kursi menteri atau syarat serta imbalan apa pun yang akan dijanjikan kepada partai-partai pengusung dirinya. Ia pun menginginkan agar bentuk koalisi yang ia bangun menjadi budaya politik baru di Indonesia yang jauh dari kesan politik transaksional.

"Kita sama-sama tidak bicara masalah itu. Inilah nilai-nilai baru yang akan kita mulai, jadi tradisi politik baru di Indonesia," ucap Jokowi.

Dukungan Jenderal

Capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari ratusan purnawirawan serta pejuang TNI dan Polri dari seluruh Indonesia.

Menurut salah satu perwakilan pejuang, Letjen Purnawirawan Yunus Yosfiah, sosok Prabowo yang tegas sangat tepat untuk memimpin Indonesia yang tengah mengalami keterpurukan. Menurutnya, hal itu terlihat dari banyaknya intimidasi dari bangsa lain yang membuat posisi Indonesia semakin terpojok.

Acara deklarasi dukungan yang juga dihadiri Prabowo tersebut itu diikuti sekitar 800 purnawirawan dan pejuang TNI dan Polri.

Meski begitu, kubu Jokowi tak mau kalah. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Puan Maharani mengklaim pihaknya memiliki jenderal yang lebih banyak ketimbang yang mendukung Prabowo.

"Saya bisik-bisik dengan salah seorang jenderal tadi. Di sini ada jenderal bintang empat, jenderal bintang empat cuma kita doang lho, di tetangga sebelah nggak ada," kata Puan di Kantor Tim Kampanye Jokowi-JK di Jalan Sisingamangaraja Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 27 Mei 2014.

Selain itu, Puan juga mengaku dekat dengan salah satu jenderal purnawirawan yakni Luhut Pandjaitan yang saat ini menjadi salah satu anggota Tim Pemenangan Jokowi.

"Lumayan lah om-om (jenderal) kita ini. Maaf bukan tidak sopan dengan jenderal. Tapi karena kami sudah lama dekat seperti keluarga. Makanya lebih bebas menyampaikan perasaan suka-tidak suka," ucap Puan.

Ia pun mengungkapkan, purnawirawan jenderal yang membantu memenangkan Jokowi bukan hanya Luhut saja, banyak jenderal lain baik yang tergabung dalam partai-partai koalisi maupun yang mendukung Jokowi atas nama pribadi.

"Teman-teman bapak ibu saya juga akhirnya bersama-bersama-sama kami untuk memperkuat yang sudah kami miliki sekarang untuk memperjuangkan cita-cita Sukarno supaya bisa memperkuat presidensial untuk Indonesia yang lebih baik," tukas Puan.

Sindiran Prabowo

Prabowo sebelumnya pernah menyindir Jokowi sebagai pemimpin yang ingkar janji. Dia menyinggung Jokowi yang dulu kerap menampik saat ditanya mengenai peluang menjadi capres, namun kini sekarang dia maju dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Ucapannya harus bisa dipegang. Jangan bicara A, tetapi tidak dilaksanakan. Berarti pemimpin itu tidak bisa dipercaya," kata Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu 16 Maret 2014.

Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan seorang pemimpin harus menepati janji. Sebab, seorang pemimpin sepatutnya memegang apa yang pernah diucapkannya. Jangan mencla mencle.

"Saya kira berbahaya pemimpin Indonesia yang mencla-mencle. Suatu hari bilang A, besok bilang B. Jam 02.00 tahu dan jam 03.00 tempe," ujar Prabowo.

Sindiran dari Kubu Prabowo juga dilontarkan terhadap cawapres Jokowi, JK. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengkritisi sikap JK yang memutuskan menjadi cawapres Jokowi. Menurut dia, sikap JK tak sesuai dengan yang ia ucapkan dan terekam di video beberapa bulan lalu, yang menolak Jokowi sebagai capres.

"Kalau di Amerika pasti sudah mundur itu. Kalau di luar negeri kalau video itu diunggah pasti mundur itu. Salah satu atau kedua-duanya," ujar Fadli di Rumah Polonia, Jakarta, Senin 26 Mei 2014 malam.

Menanggapi rekaman dan beredarnya video itu, Ketua Tim Sukses Jokowi-JK Tjahjo Kumolo menilai, pernyataan JK yang menolak pencapresan Jokowi itu sudah tidak berlaku lagi.

"Oh, nggak berlaku lagi pernyataan JK," kata Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Jakarta, Senin 26 Mei 2014. "Tentunya setelah 1 tahun lebih (menjabat Gubernur DKI Jakarta) sudah ada progress report positif mulai membangun sarana, rumah kumuh, jalan. Pemahaman dan pemikiran Pak JK mulai berbeda, sehingga ketika bertemu dengan Pak Jokowi tidak masalah." (Riz)