ICW: Visi Misi Jokowi-JK Soal Pemberantasan Korupsi Lebih Baik

Liputan6.com, Jakarta - Terkait visi dan misi yang telah dibuat dan diserahkan 2 pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2014 kepada KPU, Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat pasangan Jokowi-JK unggul atau jauh lebih baik dibanding pasangan Prabowo-Hatta. Terlebih dalam komitmen kedua pasangan soal isu antikorupsi.

"Catatan kami, terkait visi misi secara umum, pasangan Jokowi-JK usulannya jauh lebih komprehensif dibanding Prabowo-Hatta," kata Koordinator ICW Ade Irawan di Kantor ICW, Jakarta, Senin 26 Mei 2014.

Ade menjelaskan, sebenarnya kedua pasangan memiliki komitmen pada pemberantasan korupsi serta reformasi birokrasi dan mendorong pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Ini pula yang menjadi keunggulan keduanya.

Lebih detil lagi, pasangan Prabowo-Hatta lebih menekankan penambahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan besar kemungkinan, hal itu didasari agar KPK dapat bergerak lebih cepat dan lebih cermat dalam penyelidikan kasus korupsi.

Sedangkan untuk pasangan Jokowi-JK, lebih menekankan terhadap Indepedensi KPK yang juga sudah mencakup ke dalam penambahan personel. Meski begitu, masih terdapat hal-hal yang belum masuk ke dalam visi misi mereka, yaitu tidak adanya visi misi untuk mengusulkan merevisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menurut saya masih banyak hal, seperti pendanaan dan upaya pembubaran KPK oleh politisi. Kedua pasangan, juga tidak mengkhususkan menguatkan pendidikan antikorupsi. Padahal penting dalam sektor pencegahan," tambah Ade.

Khusus untuk visi misi Jokowi-JK, Ade menilai juga memuat banyak kekhususan. Pasangan yang diusung PDIP, PKB, Nasdem dan Partai Hanura ini mengusulkan adanya revisi di dalam pendanaan partai politik. Hal ini dinilai menarik lantaran faktor yang menyebabkan partai politik melakukan korupsi adalah diduga besarnya ongkos politik.

Pasangan Jokowi-JK juga mengusung ide pemilihan Kepala Polri dan Jaksa Agung. Di mana pemilihan 2 pimpinan lembaga hukum tersebut akan didasarkan oleh kualitas dan integritas. "Termasuk menguatkan lagi fungsi koordinasi dan supervisi KPK-polisi-jaksa," terang Ade.

Sementara sang lawan yaitu Prabowo-Hatta mengusulkan adanya tabungan haji Indonesia. Dan sejak dulu juga memang masyarakat sipil sering mengusulkan hal ini. Dan ini menurut Ade pantas diberikan apresiasi. Namun tetap saja, tandas Ade, teknis pelaksanaan tabungan haji ini juga dapat dipertanyakan.