Jokowi: Ketum Parpol Pengusung Jokowi-JK Itu Negarawan

Liputan6.com, Jakarta - Bakal calon presiden yang diusung PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, saat ini masyarakat lupa dengan kenegarawanan para ketua umum partai politik pengusung Jokowi-JK sebagai pasangan capres-cawapres.

"Yang sering sudah dilupakan masyarakat adalah kenegarawanan Ibu Megawati Soekarnoputri mencalonkan Jokowi sebagai capres," kata Jokowi saat menghadiri deklarasi Manifesto Rakyat yang Tak Berpartai di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Senin 26 Mei 2014.

Jokowi juga menyesalkan bahwa kenegarawanan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang tak mencalonkan diri sebagai cawapres dan juga tidak meminta kursi menteri sudah banyak dilupakan orang.

Dia menambahkan, kenegarawanan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Hanura Wiranto dan Ketum PKPI Sutiyoso banyak tak dilihat masyarakat. "Saya kira itu perlu dilihat karena penting sekali," cetusnya.

Tak luput Jokowi memuji ketua umum parpol yang bekerja sama mengusung pasangan Jokowi-JK tanpa syarat. Dia mengatakan, kalau misalnya kemarin dalam kerja sama mau dibagi menteri, bisa saja langsung dibagi. "Itu tidak dilakukan karena kerja sama tersebut memang tanpa syarat," ujarnya.

Masih menurut Jokowi, jika kerja sama kemarin untuk bagi-bagi menteri mungkin sudah banyak parpol yang merapat.

"Kalau misalnya ini saya kemarin mau dibagi menteri sudah langsung dibagi, ini enam (menteri), ini delapan, ini 11 dan ini 12 mungkin sudah ke kita semuanya. Itu benar," ucap Gubernur DKI Jakarta ini.

Bahkan, lanjut dia, kalau tokoh-tokoh partainya disebut jadi menteri ini menteri itu, mungkin sudah banyak yang mendukung Jokowi. "Atau tokoh-tokohnya menteri, ini menteri, mungkin banyak pendukugn kita. Tapi itu tidak kita lakukan, karena nanti bisa jadi kabinet 100 menteri seperti yang lalu," ujar bekas Walikota Surakarta itu.

Lebih jauh Jokowi mengatakan, harus ada keberanian untuk keluar dari kotak yang ada untuk menawarkan sesuatu yang baru dan menjauhkan dari praktik politik transaksi bagi-bagi jabatan.

"Tapi saya kira ke depan pun ulangi seperti ini terus, kedepannya ya akan begini terus. Kalau kata Anies Baswedan itu tak ada pembaruan. Kita harus keluar menawarkan kotak yang baru," tandas Jokowi.