Koalisi dengan PDIP, Ini Titipan PKB ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - PKB resmi berkoalisi dengan PDIP dan mendukung capres Joko Widodo (Jokowi). Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya menitipkan 15 item politik kepada Jokowi.

"15 item politik itu di antaranya adalah masalah pendidikan yang saat ini masih butuh perhatian khusus dan juga peningkatan fasilitas pesantren dan juga sekolah yang saat ini memang sangat butuh bantuan pemerintah," kata Muhaimin di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Sabtu (10/5/2014.

PKB juga menitipkan masalah peningkatan ekonomi masyarakat yang saat ini dinilai masih rendah. "Selain itu, juga ada berbagai perbedaan pluralisme juga menjadi salah satu item yang disebutkan dalam dukungan tersebut untuk dibawa Pak Jokowi," jelas Muhaimin.

Pria yang karib disapa Cak Imin itu mengatakan, koalisi antara PKB dengan PDIP untuk mendukung Jokowi menjadi presiden dilakukan menyusul komunikasi politik selama beberapa hari terakhir.

"Selama 10 hari terakhir saya sudah melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh politik seperti Aburizal Bakrie, Prabowo, Jokowi, Megawati Soekarnoputri dan juga Hatta Rajasa dan pemimpin partai lainnya," jelas Cak Imin.

Hasil pertemuan-pertemuan tersebut sudah dilaporkannya kepada Dewan Syuro di Pondok Pesantren di Pacul Gowang, Jombang, Jawa Timur. "Dan hasilnya memang PKB akan all out untuk mendukung Pak Jokowi maju menjadi Presiden dengan dukungan penuh dari PKB."

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) itu, koalisi yang dibangun PKB dan PDIP unik karena bukan seperti koalisi umumnya melainkan bersama dalam kebersamaan.

"Termasuk untuk menentukan siapa calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Pak Jokowi juga dilakukan dengan kebersamaan tersebut, siapa tokoh yang paling kompeten untuk mendampingi Pak Jokowi," katanya.

Meski demikian, PKB akan tetap menyodorkan nama-nama yang dianggap berkompeten mendampingi Jokowi. "Di antara nama-nama tersebut masih muncul Rhoma Irama dan juga Mahfud MD," kata Muhaimin. PKB akan fokus kepada 5 provinsi di Pulau Jawa untuk mendulang suara mayoritas pada Pilpres mendatang. (Ant)