Sukses

Gerindra: Prabowo Tak Ada Niat Nasionalisasi Perusahaan Asing

"Bisa dilihat manifesto tidak disebut nasionalisasi. Kita tahu betul karena ikut menyusun," ujar Hashim Djojohadikusumo.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo membantah bila capres Prabowo Subianto menjadi pemenang dalam Pilpres 9 Juli 2014 mendatang akan menasionalisasi perusahaan asing.

"Saya bisa tegaskan Prabowo tidak ada gagasan atau niat dalam program nasionalisasi. Bisa dilihat manifesto tidak disebut nasionalisasi. Kita tahu betul karena ikut menyusun," ujar Hashim di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Jumat (9/5/2014) malam.

Hashim menegaskan, dirinya paham betul atas sifat investor asing. Dia menganggap perusahaan asing sebagai mitra bisnis. Karena itu jika nantinya Prabowo mendapat kepercayaan dari rakyat untuk memimpin negeri ini, perusahaan asing tetap dapat beroperasi di Indonesia.

"Saya tahu mindset investor. Saya pernah investasi di luar negeri. Pak Prabowo ramah terhadap investasi," ungkap dia.

Karena itu, dia merasa heran dengan pemberitaan soal menasionalisasikan perusahaan asing dilakukan. Padahal dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu, tidak disebutkan siapa nama orang tersebut.

"Saya beberapa kali ke Washington dan bertemu beberapa kelompok usaha dan menyatakan bahwa Prabowo tidak ada niat nasionalisasi aset asing. Itu bukan dari program Gerindra," tegas Hashim.

Sebelumnya, dalam tayangan video berdurasi hampir 20 menit di kanal YouTube, SBY mencontohkan capres yang berkampanye akan menasionalisasikan semua aset negara. SBY tidak sependapat. Sebab, ini cenderung berdampak negatif terhadap roda perekonomian Indonesia ke depan. Maka itu, dia tidak akan memilih capres tersebut.

"Barangkali, yang mendengar itu, wuah...ini hebat ini, pemimpin berani, tegas, nasionalis. Tapi kalau dia jadi presiden semua aset dinasionalisasi, semua kontrak sejak era Bung Karno, Pak Soeharto hingga era sekarang ini, hari ini kita nasionalisasi, besok kita dituntut di pengadilan arbitrase -- penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum -- lusa kita akan kalah. Ini berbahaya, dampaknya akan memporak-porandakan kita, dampaknya akan sangat dahsyat," papar SBY.

"Maka itu menurut saya, kalau ada capres yang akan menasionalisasikan semua aset di negeri ini, saya tidak akan memilih atau mendukungnya. Karena itu saya tahu risikonya untuk perekonomian kita," kata SBY.(Rinaldo)

Dalam tayangan video berdurasi hampir 20 menit itu, SBY mencontohkan capres yang berkampanye akan menasionalisasikan semua aset negara. SBY tidak sependapat. Sebab, ini cenderung berdampak negatif terhadap roda perekonomian Indonesia ke depan. Maka itu, dia tidak akan memilih capres tersebut.

"Barangkali, yang mendengar itu, wuah...ini hebat ini, pemimpin berani, tegas, nasionalis. Tapi kalau dia jadi presiden semua aset dinasionalisasi, semua kontrak sejak era Bung Karno, Pak Soeharto hingga era sekarang ini, hari ini kita nasionalisasi, besok kita dituntut di pengadilan arbitrase -- penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum -- lusa kita akan kalah. Ini berbahaya, dampaknya akan memporak-porandakan kita, dampaknya akan sangat dahsyat," papar SBY.

"Maka itu menurut saya, kalau ada capres yang akan menasionalisasikan semua aset di negeri ini, saya tidak akan memilih atau mendukungnya. Karena itu saya tahu risikonya untuk perekonomian kita," kata SBY. - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2046587/sby-saya-tak-pilih-capres-yang-nasionalisasikan-aset#sthash.SAcNsh3W.dpuf

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.