Jokowi Tinggalkan Kursi Gubernur DKI Bukan Karena Kemauannya?

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu janji capres PDIP Joko Widodo atau Jokowi dalam kampanye Pilkada Gubernur DKI Jakarta akan melaksakakan mandat pemerintahan selama 5 tahun jika terpilih. Namun sebelum tuntas 5 tahun, Jokowi mendeklarasikan diri sebagai capres atas mandat PDIP.

Perihal tudingan Jokowi ingkar janji, Relawan Jokowi-Jusuf Kalla (Jokojek) tidak sependapat. Apa yang dilakukan Jokowi tersebut tidaklah tepat jika disebut melanggar janji kampanyenya.

"Saya rasa artikulasi bahasa politik itu punya penafsiran lagi. Jadi waktu Jokowi di Solo lalu pindah ke DKI, itu memang suatu janji yang harus ditepati," kata Koordinator Relawan Jokojek Radius Anwar, Jakarta Selata, Minggu (20/4/2014).

"Saya rasa janji kampanyenya tidak dilanggar jika Jokowi nyapres, karena secara penuh dia punya wewenang karena menjadi pucuk pimpinan di negeri ini," tandas Radius.

Radius mengatakan, bukanlah keinginan pribadinya sama halnya saat Jokowi meninggalkan Solo untuk maju di Pilkada DKI 2012. Sebagai kader partai, Jokowi punya kewajiban mengikuti perintah partainya.

"Saya pikir komitmen jadi capres bukan kemauan Jokowi, dia sebagai kader yang memiliki ikatan. Nah, ini yang kita komunikasikan ke arus bawah, dengan nyapres dan jika terpilih dia akan mempercepat membenahi DKI. Ini partai yang menginginkan," ujarnya.

Lalu jika nantinya Jokowi terpilih menjadi presiden, apakah akan bekerja sesuai keinginan partainya, bukan atas keinginan rakyat? Radius menjawabnya ragu.

"Ya saya merasa karena partainya tak ada figur lain untuk melawan capres-capres senior, jadi Jokowi yang dimajukan untuk bertarung pada Pilpres 2014 ini," tandas Radius.