Konflik Internal PPP Dinilai Rugikan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta- Sikap Suryadharma Ali mendukung secara terang-terangan pencapresan Prabowo Subianto dinilai telah memicu konflik di tubuh PPP meruncing.

Suryadharma dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari Ketua Umum PPP berdasarkan hasil Rapimnas yang dipimpin Sekjen PPP Romahurmuziy.

Sanksi yang diputuskan melalui Rapimnas pada Sabtu, 19 Maret 2014 malam itu dinilai berefek pada Partai Gerindra dan Prabowo sebagai pihak yang didukung PPP. Konflik ini jelas merugikan Prabowo terlebih Pilpres semakin dekat.

"Dalam konflik itu yang dirugikan bukanhanya SDA, tapi Partai Gerindra. Karena figur sangat menentukan dalam pilpres," kata Direktur PolcoMM, Heri Budianto di kawasan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).

Menurut dia, SDA seharusnya melakukan komunikasi dengan internal partai sebelum menentukan keputusan mendukung Prabowo pada Pilpres 2014. Alhasil, perpecahan di tubuh partai tak terelakan. "Akhirnya malah jadi tabrak sana tabrak sini, pecat sana pecat sini," imbuh dia.

Lebih lanjut, Heri menilai konflik tersebut juga tak bisa lepas dari sikap Dewan Pengurus Daerah yang menentang dukungan terhadap Prabowo. Tapi, hal itu tidak dicermati oleh SDA. "Akhirnya dinamika internal PPP di daerah tidak mendukung Prabowo," tandas Heri.

Konflik di tubuh PPP mulai memanas ketika 26 Ketua DPW PPP berkumpul di Sentul, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Mereka membuat mosi tidak percaya untuk Suryadharma lantaran dianggap menyalahi aturan partai, terkait kehadiran dan orasinya pada kampanye Partai Gerindra 23 Maret 2014.

Mereka menuntut pengurus DPP segera menggelar rapat pleno guna membahas manuver Suryadharma. Namun, kubu Suryadharma, malah menanggapi tuntutan itu dengan memecat sejumlah pengurus partai karena dianggap berusaha memakzulkan atau melengserkan ketua umum partai.

Melalui SK yang ditandatangani Suryadharma dan Wasekjen Syaifullah Tamliha tertanggal 16 April 2014, DPP PPP memberhentikan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW PPP, yakni Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.

Melalui Rapimnas, PPP mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Suryadharma dari posisinya. Keputusan itu dibacakan Sekjen PPP Romahurmuziy.