Sukses

Pengamat: PKB Tidak Kompromi, Masalah Rhoma Bisa Jadi Bumerang

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yus Fitriadi mengatakan, masalah tersebut akan menjadi masalah internal parpol.

Liputan6.com, Jakarta - Berhasil membuat PKB masuk 5 besar, tak serta-merta membuat Raja Dangdut Rhoma Irama menjadi capres. Petinggi PKB mengatakan, karena tak berhasil memperoleh 25 persen suara pada Pemilu Legislatif 9 April lalu, partai ini pun mengubah sasarannya dari kursi presiden menjadi kursi wakil presiden.

Perubahan ini membuat vote gather, Rhoma, seolah tak dipakai lagi. Sebab kata petinggi PKB, akad Rhoma hanya capres, bukan cawapres.

Terkait hal ini, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yus Fitriadi mengatakan, masalah tersebut akan menjadi masalah internal parpol dan kembali ke perjanjian awal antara Rhoma dan PKB.

Yus yang ditemui di Jakarta, Selasa (15/4/2014), menambahkan, jika kompromi PKB dengan Rhoma tidak selesai, akan membahayakan partai bentukan Gus Dur itu.

"Kalau PKB serius membuang Rhoma, saya fikir akan menjadi bumerang bagi keberlangsungan PKB pada pilpres ke depan, soalnya banyak pihak mensinyalir, lonjakan suara PKB di antaranya melalui Rhoma effect," ujar Yus.

Melejitnya suara PKB disebut-sebut karena Rhoma Irama effect berjalan baik. Tapi belakangan, PKB menyebut NU effect lebih dahsyat dibandingkan Rhoma effect.

"Ini bukan Rhoma effect, ini NU effect," kata Ketua DPP PKB Marwan Jafar, Minggu 13 April lalu. Marwan menilai, kemenangan tersebut juga karena kecakapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengelola dan menggaet tokoh-tokoh seperti Rhoma Irama dan Mahfud MD.

Dalam sejumlah kesempatan, termasuk setelah Muhaimin bertemu calon presiden PDIP Joko Widodo atau Jokowi, PKB mengungkapkan mengincar kursi wakil presiden. Partai ini mengajukan nama Muhaimin sebagai cawapres. Bahkan hal ini diungkapkan sendiri oleh Muhaimin setelah bertemu Jokowi beberapa hari lalu.

"Kami ingin diajak siapa cawapresnya. Kalau ada yang ingin saya jadi cawapresnya Jokowi, ya bisa-bisa saja," ucap Muhaimin usai bertemu Jokowi, Sabtu 12 April lalu.

(Shinta Sinaga)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.