SBY Klaim Tak Ada Pelanggaran HAM, Pengamat: Ada Pengelabuan

Liputan6.com, Jakarta- Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim tak ada pelanggaran HAM selama dirinya menjabat Presiden RI 2 periode. Pakar komunikasi dan aktivis HAM Puspitasari menilai SBY telah melakukan pembohongan publik.

"Ini melanggar etika, ada pembohongan publik. Artinya ada pengelabuan, ada data yang ditutupi, ada data yang tak transparan," jelas Puspitasari kepada Liputan6.com di Wisma Kodel, Jakarta, Jumat (4/4/2014).

Menurut Puspitasari, data menunjukkan pelanggaran HAM banyak terjadi pada era SBY, terutama kekerasan dan pembiaran. Ia mencontohkan kasus Ahmadiyah yang dilarang Jawa Barat masuk ke teritorinya.

Larangan itu didasarkan pada Undang-Undang PNPS Nomor 11 Tahun 1965 yang menyatakan pemerintah mempunyai kewenangan melarang atau membubarkan organisasi yang meresahkan masyarakat apalagi menistakan suatu agama.

"Klaim-klaim itu yang dibuat untuk membangun opini publik yang tujuannya mendulang suara," jelas wanita yang menjadi pengamat dan pemerhati HAM itu.

Tak hanya itu, wanita yang juga pakar komunikasi UI ini juga mencontohkan pembiaran dilakukan SBY terkait kasus FPI. Sudah sering kelompok ormas itu berulah, tapi tak pernah mendapat teguran keras. "Itu pembiaran saat kasus FPI menyerang kelompok lain," ucap Puspitasari.

SBY sebelumnya mengatakan, keamanan nasional tetap terjaga selama ia menjabat sebagai Presiden sejak 2004 lalu. Bahkan SBY mengklaim selama pemerintahannya, pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi pada era sebelumnya sudah tidak ada.

Sejumlah persoalan keamanan seperti konflik separatisme bersenjata, konflik komunal, termasuk terorisme juga dinyatakan SBY telah berangsur hilang dalam kurun waktu hampir 10 tahun.

"Guna mencapai Indonesia aman dan damai, sasaran yang saya tetapkan adalah NKRI tetap tegak utuh, integrasi nasional utuh, keamanan dalam negeri terpelihara, separatisme bersenjata dihentikan. Tolerensi kehidupan beragama diperkuat," papar SBY dalam orasi kampanye Partai Demokrat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 3 April kemarin. "Tidak terjadi pelanggaran HAM berat selama 10 tahun," demikian SBY.

(Shinta Sinaga)