Isu Rano Karno Terima Cek Rp 1,2 M Pengaruhi Suara PDIP?

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai pengakuan bendahara Tubagus Chaery Wardana (Wawan), Yayah Rodiah, bahwa dirinya pernah menandatangani cek senilai Rp 1,2 miliar untuk Wakil Gubernur Banten Rano Karno dapat berpengaruh terhadap PDIP pada Pemilu 2014.

"Kasus Rano yang menerima dana keluarga Atut (Gubernur Ratu Atut Chosiyah) kalau diketahui secara luas, efeknya akan terjadi pada PDIP," kata Burhanudin di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (4/4/2014).

Burhanudin menyebutkan, isu korupsi jelang pemilihan umum terlebih dalam tahun politik saat ini cukup populer. Sehingga isu Rano yang diduga terlibat kasus korupsi memiliki efek elektoral yang cukup kuat kepada PDIP.

Namun, besarnya efek tersebut dengan syarat tertentu. Apabila hanya diketahui sedikit orang, maka efek elektoralnya juga tidak akan besar. Namun jika sebaliknya atau isu tersebut meluas dan intens beredar, akan sangat berpengaruh terhadap partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Tapi kalau beritanya hanya sesekali tidak akan terlalu berpengaruh," ucap Burhanuddin.

Staf Keuangan PT Bali Pacific Pragama (BPP) atau yang lebih dikenal sebagai bendahara pribadi Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, Yayah Rodiah, pada Kamis 3 April 2014 kemarin hadir sebagai saksi dalam sidang suap Pilkada Kabupaten Lebak 2013 untuk terdakwa Wawan. Dia menyebut Wakil Gubernur Banten Rano Karno pernah menerima uang melalui cek senilai Rp 1,2 miliar dari perusahaan milik Wawan tersebut. Tetapi hal ini disanggah oleh Rano Karno.

"Tidak pernah ada transfer itu. Era seperti ini, seluruh lalu lintas keuangan bisa dicek melalui PPATK. Silakan dicek benarkah transfer itu ada?" ujar Rano melalui pesan singkatnya.

Hal senada disampaikan Wasekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurutnya, agar isu itu tak liar, semua pihak agar meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera turun tangan. Itu untuk mengetahui ada tidaknya transfer.

Menurut Hasto, dana Rano Karno saat mengikuti Pilkada Banten salah satunya berasal dari bantuan gotong royong dari internal partai. Selain dana pribadi dari Rano.

"Hanya semangat gotong royonglah yang membuat calon yang kami usung tidak terjebak pada penggunaan sumber daya berlebihan. Jadi demi fair-nya, sebaiknya KPK bisa minta keterangan ke PPATK," ucap Hasto.

(Shinta Sinaga)

Baca juga:

Rano Terima Uang dari Wawan, Wasekjen PDIP: Cek Saja Ke Ppatk

KPK Segera Tindak Lanjuti Dugaan Rano Karno Terima Cek Rp 125 M

Soal Cek Rp 125 M dari Wawan, Rano Karno Bakal Dipanggil KPK